Home
  • Username Password  
 

Kegiatan

peserta stks
kasub data & dokumentasi sedang diskusi
 

Galeri Kegiatan »

Tips

MUTASI: Rotasi dan Promosi Pejabat Eselon II, III dan IV Departemen Sosial RI.

Pelantikan adalah merupakan suatu proses dari upaya penempatan dalam jabatan seorang pegawai berdasarkan kapasitas kompetensinya. Mutasi jabatan juga dapat dimaknai sebagai penyegaran, peningkatan wawasan serta menambah pengalaman. Disamping itu, juga untuk mengisi kekosongan Jabatan struktural yang karena adanya pejabat memasuki masa pensiun serta adanya rotasi dan promosi dari Pegawai Negeri Sipil yang dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan amanah dari suatu jabatan yang dipercayakan kepadanya.

 


Mutasi baik itu berupa rotasi maupun promosi adalah suatu upaya mendinamisasikan organisasi dalam rangka menyesuaikan perkembangan permasalahan sosial yang dirasakan semakin komplek, sehingga penanganan pelayanan sosial perlu terus ditingkatkan demi tercapainya target pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Dalam konteks itulah kiranya, Sekretaris Jenderal Depertemen Sosial RI pada Senin, 21 April 2008 telah melantik 17 pejabat struktural di lingkungan Departemen Sosial RI. Ketujuhbelas pejabat struktural tersebut terdiri dari 2 (dua) orang pejabat eselon II, 12 (dua belas) orang pejabat eselon III dan 3 (tiga) orang pejabat eselon pejabat eselon IV. Adapun para pejabat yang baru dilantik adalah sebagai berikut :

Drs. EDDY MASDI, M.Si. dilantik menjadi Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinon
Drs. MUCHSIS MALIK dilantik menjadi Direktur Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI
Dra. JUSTINA DWI NOVIANTARI, MSW dilantik menjadi Kepala Subdirektorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila pada Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI
Drs. SUHADI, M.Si. dilantik menjadi Kepala Subdirektorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal pada Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI.
Drs. RINTO INDRATMOKO dilantik menjadi Kepala Subdirektorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan pada Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI
Drs. ABDUL CHAIR GHAZALY, M.Si. dilantik menjadiKepala Subdirektorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Netra pada Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI.
Drs. EMIR HIDAYAT dilantik menjadi Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof. DR. Soeharso" Surakarta
Drs. GUNAWAN dilantik menjadi Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial pada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof. DR. Soeharso" Surakarta
Drs. AHMAD TANTOWI dilantik menjadi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof. DR. Soeharso" Surakarta
Dra. C. Clara Endang Setianingsih, MM. dilantik menjadi Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial pada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" Temanggung
Drs. BAIHAKI NATSIR dilantik menjadi Kepala Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang
Dra. Ign Sri Wuwuh Pujinaningsih, M.Si. dilantik menjadi Kepala Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati Jakarta
Drs. RUH SANYOTO, M.Si dilantik menjadi Kepala Panti Sosial Petirahan Anak Satria Baturaden
Drs. PARWOTO, MM dilantik menjadi Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa Pati
EDY SUPRIYADI, SE. dilantik menjadi Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Gaji pada Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI
M. SAFII NASUTION, AKS, MP dilantik menjadi Kepala Subbagian Program dan Anggaran pada Bagian Program dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI
BAMBANG SUSENO TEGUH SANTOSA dilantik menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI
Pelantikan pejabat struktural yang dilakukan di Gedung Aneka Bhakti Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat tersebut dihadiri oleh para pejabat structural eselon I, II dan III serta para undangan. Dalam sambutannya Bapak Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa, ketika waktu pertama kali seorang PNS memasuki dunia birokrasi, khususnya pada Departemen Sosial RI, dimana secara tertulis setiap PNS telah menandatangani pernyataan ?bersedia ditempatkan dimana saja di seluruh Indonesia ? sejak itu berarti keberadaannya ibarat sebuah bidak atau pion dalam permainan catur. Keberadaan seorang PNS sudah masuk dalam suatu lingkaran mata rantai yang tidak bisa terlepas. Putaran-putaran rotasi selalu mengelilinginya, seperti berawal dari menjadi staf, lalu berputar dari level eselon IV, eselon III sampai dengan pada tingkat Top Manager (pimpinan tertinggi) dan kembali menjadi staf adalah merupakan hal-hal yang tidak bisa dielakkan, namun hendaknya dirasakan sebagai suatu hal yang biasa terjadi.

PNS pindah dari suatu instansi ke instansi lain adalah suatu hal yang dibenarkan dalam suatu ketentuan, ada Pegawai Departemen Sosial yang pindah ke instansi lain dan menduduki jabatan tertentu dan adapula PNS dari instansi lain pindah dan menjadi PNS Depsos, karena pada dasarnya PNS itu adalah merupakan satu kesatuan dimana pun dia bekerja, baik di instansi pusat maupun daerah. Pengangkatan dalam jabatan struktural juga didasari oleh adanya suatu kebutuhan organisasi dan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 13 tahun 2003.

Selain itu Bapak Sekretaris Jenderal juga berpesan kepada para pejabat yang baru di lantik, bahwa tanggungjawab pejabat tidaklah ringan, terutama yang langsung berhadapan dan melayani klien di UPT. Secara langsung, pejabat UPT di daerah adalah merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Sosial di daerah. Sebagai pejbat Departemen Sosial dituntut harus cepat dan tanggap terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, karena keberadaannya diasumsikan oleh masyarakat, bahwa pejabat Departemen Sosial ? tahu tentang penanganan berbagai permasalahan sosial ? yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian dalam memberikan pelayanan, jangan hanya terpaku terhadap tupoksi yang secara rutin dilakukan, tetapi harus berusaha untuk menjadikan UPT Departemen Sosial dengan berbagai layanan atau Multi Layanan yang cakupannya pada peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial, baik dalam penanganan permasalahan sosial maupun terhadap usaha penanggulangan bencana yang selama ini sering terjadi di Negara kita.

Pada kesempatan tersebut Bapak Sekretaris Jenderal juga membahas tentang penandatanganan Pakta Integritas pada setiap pelantikan oleh para pejabat yang baru dilantik. Penandatanganan pernyataan kesepakatan tersebut diharapkan bisa menjadi rem atau kendali bagi para pejabat yang baru dilantik dalam melaksanakan tupoksi.

Komitmen yang telah diucapkan dan ditandatangani melalui Pakta Integritas tersebut, mempunyai nilai moral dan tanggungjawab baik kepada pimpinan maupun masyarakat. Pakta Integritas itu sendiri Intinya ada dua hal yaitu :

Pertama, sebagai seorang pejabat harus melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme secara jelas dan tegas. Dalam pengelolaan anggaran, hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua , dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, seorang pejabat harus lah mampu memberikan kontribusi terhadap terjadinya perubahan didalam masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah perubahan yang lebih sejahtera.

Dalam akhir sambutannya Bapak Sekretaris Jenderal mengucapkan “Selamat bertugas kepada semua pejabat yang baru saja dilantik dan terima kasih kepada pejabat yang untuk sementara menjadi Staf Khusus Sekretaris Jenderal Depsos RI. Mudah – mudahan pelantikan ini mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.?


01 December 2008

Download

Kolom

Pengembangan Pegawai

-

Status

fsa